 |
Sumber: kaltimtoday.com
|
Istilah buzzer memang sudah lama terdengar di telinga kita. Mereka adalah sekelompok orang bergerak dengan motif tertentu. Menurut Rocky Gerung, buzzer terdiri dari berbagai macam latar belakang, mulai dari mantan wartawan, mantan aktivis, hingga dosen. Dulu buzzerhanya untuk strategi komunikasi pemasaran tetapi sekarang lebih terkenal digunakan sebagai alat kampanye politik. Mereka sangat gencar berkampanye di media sosial sehingga bisa menjangkau banyak orang.
Buzzer pertama kali digunakan sebagai strategi kampanye politik di Pilgup DKI Jakarta. Tim Jokowi-Ahok gencar berkampanye lewat media sosial bahkan ada juga yang sukarela menyuarakan calon ini. Kebanyakan mereka tergerak dengan sendirinya karena melihat tokoh ini pro perubahan. Selain itu, Jokowi yang terlihat ramah dengan usia muda membuat warganet kagum melihat sikapnya.
Mulai saat itu, loyalitas buzzer Jokowi sangat kuat hingga berhasil mengantarnya duduk di kursi presiden dua periode. Para buzzermemang sangat menguntungkan, tetapi terlalu loyal terhadap Jokowi membuat mereka sangat fanatik. Siapapun yang mengkritik Jokowi, mereka akan maju di garis depan membela sekaligus menyerang balik.
Mereka tidak hanya membela Jokowi, orang terdekatnya juga akan dibela bila dikritik. Para buzzer juga tidak akan segan-segan melaporkan pengkritik ke polisi dan paling sering menggunakan ancaman pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian. Sudah banyak yang mengkritik keras Jokowi maupun pemerintah, beberapa dari mereka berhasil dijebloskan ke penjara.
Seperti halnya Rocky Gerung yang terkenal keras mengkritik pemerintah dan Rizal Ramli yang masih gencar mengomentari keuangan Indonesia. Mereka telah menerima serangan dari buzzer bahkan pernah dilaporkan ke kepolisian. Namun mereka masih kokoh berdiri karena mendapat dukungan dari warganet untuk terus mengkritisi pemerintah.
Fenomena ini akan terus terjadi sebab warganet sangat ketar-ketir saat menyampaikan kritik. Menurut YLBHI, demokrasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo terancam. Hal ini terkait dengan makin memburuknya kebebasan sipil di Indonesia dalam konteks kebebasan berpendapat dan berkumpul. Ia mencontohkan sejumlah pelarangan untuk berkumpul atau berdemonstrasi, pembubaran paksa, pembatasan organisasi, penghalangan informasi, dan intimidasi
Sudah banyak kritikan melalui media sosial yang berakhir diintimidasi bahkan hingga dilaporkan ke polisi. Seperti penangkapan seorang mahasiswa Universitas Muhammmadiyah Surakarta, Mohammad Hisbun Payu yang dilaporkan dengan tuduhan ujaran kebencian setelah mengkritik kebijakan Jokowi. Pada akhirnya hanya beberapa tokoh yang bisa menyampaikan kritikan tajam karena mereka bisa melawan buzzer di ruang hukum sekalipun.
Sangat miris melihat demokrasi saat ini yang kurang memberikan kebebasan berpendapat. Bayang-bayang buzzer membuat kebebasan itu sirna dan pemerintah mendiamkan seakan-akan mengamini fenomena ini terus terjadi. Walaupun beberapa kali pemerintah menepis menggunakan buzzer untuk menyerang balik pengkritik, setidaknya pemerintah memberikan langkah konkret kepada buzzer yang terlanjur fanatik terhadap Jokowi.
Belum lama ini terjadi penyerangan kepada komika Bintang Emon di media sosial setelah videonya viral mengkritik hukuman pelaku penyiraman Novel Bazwedan.
Bintang Emon mengkritik Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan hukuman satu tahun penjara karena terdakwa tidak sengaja menyiram mengenai mata.
Dikutip dari kompas.com (18/6/2020), Setelah video itu viral, Bintang Emon mengaku ada yang mencoba masuk ke akun email pekerjaannya. Akun email milik kakak dan manajernya juga dicoba diretas. Selain itu, akun-akun anonim di media sosial kemudian juga menyerangnya. Ia bahkan dituduh sebagai pemakai narkoba.
Kritikannya memang mengarah kepada JPU tetapi secara tidak langsung juga mengenai pemerintah. Tentu dengan alasan tidak sengaja mengenai mata hanya dihukum satu tahun penjara maka terlihat keadilan hanya sebatas ucapan. Wajar bila muncul kritikan kepada pemerintah yang menganggap tidak serius menangani ini, padahal terdakwa sudah jelas melakukan perencanaan untuk melukai Novel Bazwedan dengan menyiapkan air keras.
Harapannya pemerintah harus serius menangani fanatisme yang berlebihan ini. Para buzzer tidak hanya melukai kebebasan berpendapat tetapi juga keadilan yang seolah-olah berat sebelah. Bahkan Rizal Ramli mengatakan bahwa para buzzer politik itu telah menghadirkan ilusi, mempabrikasi kebohongan demi kebohongan, memecah belah anak bangsa, dan akhirnya hanya akan merusak pondasi demokrasi.
Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, pernah memberikan himbauan untuk para buzzer agar tidak destruktif mendukung Jokowi. Akan tetapi itu saja tidak cukup, Jokowi sendiri harus memberikan himbauan dan pembinaan untuk mengatasi buzzer yang tidak terkendali. Ini akan menjadi pembuktian bahwa pemerintah memang serius menginginkan para buzzer tidak bersikap destruktif dan tetap menjunjung tinggi demokrasi.
Penulis: Aziz Setya Nurrohman